LEARNING JOURNAL WHOLE OF GOVERNMENT

LEARNING JOURNAL WHOLE OF GOVERNMENT

 

Program Pelatihan                         : Pelatihan Dasar CPNS

Angkatan                                      : 

Mata Pelatihan                              : Whole of Government (WoG)

Widyaiswara                                 : 

Nama Peserta                                : Hadi Kurniawan

Nomor Presensi                            : 

Lembaga Penyelenggara Pelatihan : Pusdiklat Pegawai Kemendikbud

 

A.    Pokok Pikiran

WoG lahir dilatarbelakangi sebelumnya old public administration (OPA) mengutamakan keteraturan, penjenjangan atau hirarki di dalam pelaksanaannya sehingga biroksasi panjang disebut juga birokrasi weber OPA muncul dengan tokoh-tokoh antara lain Woodrow Wilson dan Max Weber. OPA ada aturan yang rigid (kaku), ego sektoral (siloisme), Pembagian Tugas, Kedinasan, Hierarki, Dokumen tertulis, Spesialisasi, akuntabel. Sementara Pita Merah (the red tape state) adalah istilah yang menunjuk kepada peraturan yang berlebihan atau penerapan terhadap aturan resmi yang kaku yang dianggap mengurangi produktivitas dan menyebabkan penundaan pengambilan keputusan. Hal ini biasanya menunjuk ke pemerintah, perusahaan, dan organisasi besar lainnya. Pita merah biasanya termasuk kegiatan seperti mengisi dokumen, mendapatkan lisensi, harus melewati beberapa orang atau komite untuk menyetujui sebuah keputusan yang menyebabkan kegiatan seseorang menjadi lebih lambat, sulit, atau keduanya. Kemudian model NPM (New Publik Management) masih terkotak-kotak, terpecah-pecah, ego sektor/mementingkan unitnya sendiri kemudian melahirkan WoG dengan pendekatan yang menekankan aspek kebersamaan dan menghilangkan sekat-sekat sektoral yang selama ini terbangun dalam NPM sehingga menawarkan fleksibilitas, efisiensi, devolusi, dsb. Semula sistem pembagian tugas yang rentan bekerja berdasarkan persepsi dan kepentinngan masing-masing dan terkotak-kotak/terfragmentasi digantikan dengan menyelaraskan perbedaan tugas, masing-masing berkontribusi sehingga mencapai tujuan organisasi/pemerintah melalui komunikasi, koordinasi dan kolaborasi.

Whole of Government (WoG) merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WoG muncul dari dorongan eksternal: dorongan publik untuk mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan supaya tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Selain itu, dorongan internal: adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral akibat adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan serta adanya keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya yang mendorong terjadinya potensi disintegrasi bangsa. Selain itu, karena adanya persepsi tentang kehidupan dunia yang semakin tidak aman dan berbayaha, isu terorisme, radikalisme, perubahan iklim, dan lain sebagainya.

WoG memiliki karakteristik pendekatan yang menekankan pelayanan yang terintegrasi sehingga memiliki rumusan prinsip-prinsip kolaborasi, kebersamaan, kesatuan tujuan bersama dan mencakup keseluruhan aktor dari seluruh sektor dalam pemerintahan. WoG menekankan adanya penyatuan keseluruhan (whole) elemen pemerintahan lintas sektor. WoG dikenal sebagai pendekatan interagency, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah instansi yang terkait dengan urusan-urusan relevan. WoG menunjukkan atau menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Pendekatan WoG ini sudah dikenal dan lama berkembang terutama di negara-negara Anglo-Saxon seperti Inggris, Australia dan Selandia Baru. Di Inggris, misalnya, ide WoG dalam mengintegrasikan sektor-sektor ke dalam sutu cara pandang dan sistem sudah dimulai sejak pemerintahan Partai Buruhnya Tony Blair pada tahun 1990-an dengan gerakan modernisasi program pemerintahan, dikenal dengan istilah Joined-up Government.

        Beberapa manfaat WoG adalah meningkatkan efisiensi, adanya sharing informasi dan lingkungan kerja, meningkatkan daya saing, akuntabilitas serta koherensi kebijakan, menurunkan biaya, menghindari adanya duplikasi dan inkonsistensi kebijakan serta menurunkan waktu penyelesaian layanan tertentu, lembaga atau kementerian dapat fokus pada outcome yang tidak dapat dicapai oleh K/L sektoral secara sendiri-sendiri. Mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin berkembang lebih jauh, implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan satu instansi tetapi lintas instansi, dan membuat pemerintah lebih mampu menangani tantangan yang kompleks.

Bentuk WoG, Integrating Service Delivery (ISD) adalah Proses penyatuan pemberian layanan kepada publik; Koordinasi dan Kolaborasi adalah Pemerintah horizontal yang berkoordinasi atau berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama; Integrating and Rebalancing Governance adalah Kontrol politik dan otonomi administrasi seperti di Inggris; Culture Change adalah Konsep-konsep social glue (perekat), budaya organisasi. Penerapan WoG pada kementerian atau lembaga dapat dilihat dalam layanan Integrating Service Delivery (ISD) atau penyatuan layanan yang diberikan oleh kementerian atau lembaga kepada publik, koordinasi pemerintah secara horizontal, kontrol politik dan otonomi admnistrasi seperti yang diterapkan di Inggris, budaya organisasi sebagai perekat. Best practice penerapan WoG memiliki persyaratan antara lain: 1) budaya dan pilosofi; 2) cara kerja yang baru; 3) akuntabilitas dan insentif; dan 4) adanya cara baru dalam pengembangan kebijakan. Berikut ini beberapa implementasi WoG dalam perspektif kebijakan di Indonesia:

a.      Hakikat dasar pelayanan publik, sebagaimana cita-cita yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

b.     WoG dalam penyelenggaraan negara, adanya check and balance system antara lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif.

c.      Dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, memanfaatkan dan mendayagunakan kemampuan pemerintah, ASN, dan masyarakat, serta dana dan sumber daya yang tersedia.

d.     WoG antar pemerintah daerah dan pusat.

e.      ASN dan pelayanan publik.

f.      WoG dalam pelayanan publik pada lingkup administrasi pemerintahan.

g.     WoG dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Banyak yang dapat kita harapkan dapat kita peroleh dari pembelajaran WoG antara lain kolaborasi, bagaimana membangun tim, trust antar anggota tim, nilai (values), team building, kerja sama, keterlibatan sektor, trust, value-based management, komunikasi, koordinasi dan kolaborasi, dan Pembangunan karakter ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Tantangan praktik WoG adalah (1) Kapasitas SDM dan institusi-institusi yang terlibat dalam WoG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WoG, misalnya, mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, (2) Nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan; dan Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WoG. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan.

Penerapan whole of government dalam pelayanan yang terintegrasi seperti pelayanan satu atap (One roof system), pelayanan satu pintu seperti (OSS dan PTSP Penanaman Modal. Contoh di Indonesia: Pelayanan bergerak (mobile) seperti SIM Keliling, Pelayanan Sertifikat Tanah One Day Service, Pelayanan Online, Portal layanan publik di www.layanan.go.id (kominfo). Implementasi whole of government dalam perspektif kebijakan di Indonesia yakni penanganan Covid 19 di Indonesia tidak bisa hanya satu pihak saja yang dapat menghentikan persebaran covid 19 yang sudah menjadi Pandemi. Diperlukan kerjasama dan kemauan dari semua pihak agar pandemi Covid-19 dapat segera diatasi. Peran Pemerintah di masing-masing Negara sangat besar dalam hal ini dan juga kerjasama antar negara. Jadi, implementasi WoG akan sangat besar pada upaya penanganan Covid 19 ini. Berbagai Langkah kebijakan telah diambil oleh Pemerintah di Indonesia, baik pusat maupun di daerah. Langkah-langkah tersebut memerlukan koordinasi, kolaborasi atau kerjasama antar berbagai elemen. Di Indonesia dibentuk Tim Gugus Tugas Covid-19.

Pelayanan terintegrasi: (1) Penguatan koordinasi antar lembaga, Mengurangi jumlah lembaga yang ada sampai mendekati jumlah yang ideal untuk sebuah koordinasi. Dengan jumlah lembaga yang rasional, maka koordinasi dapat dilakukan lebih mudah; (2) Membentuk lembaga koordinasi khusus, Pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian adalah salah satu cara melakukan WoG; (3) Membentuk gugus tugas, Gugus tugas merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur  formal, yang sidatnya tidak permanen; (4) Koalisi sosial, Koalisi sosial ini merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga, tanpa perlu membentuk pelembagaan khsus dalam koordinasi ini.

 

Profil Tokoh

H. Sutarmidji, S.H., M.Hum. adalah Gubernur Kalimantan barat periode 2018-2023 yang sebelumnya menjabat Wali Kota Pontianak. Di bawah kepemimpinannya sebagai Wali kota, dia berhasil membuat banyak kemajuan pembangunan kota, terutama di bidang infrastruktur. Sutarmidji menekankan pada perbaikan-perbaikan fasilitas dan pelayanan, di antaranya: (1) pelebaran jalan-jalan utama; (2) perbaikan lebih dari seribu rumah yang tak layak huni; (3) pembangunan kembali pasar-pasar tradisional dan sekolah-sekolah negeri; (4) perbaikan gang dan saluran air; (5) meningkatkan kualitas puskesmas; (6) pembangunan RSUD baru yang menerapkan sistem rumah sakit tanpa kelas; (7) pembangunan dan penataan taman-taman publik seperti Taman Alun Kapuas dan Taman Digulis. Di bidang birokrasi, demi mempercepat pelayanan, Sutarmidji menerapkan Pelayanan Satu Atap dalam mengurus perizinan. Jumlah perizinan pun dipangkas dari yang sebelumnya 99 jenis izin hingga menjadi hanya 14 jenis perizinan. Transparansi juga dikedepankan dengan mempublikasikan APBD Kota Pontianak serta penggunaan dana Bantuan Sosial melalui koran maupun situs Pemkot Pontianak. Sejak tahun 2011, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pontianak selalu mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Pada tahun 2015, Kota Pontianak dianugerahi predikat pelayanan publik terbaik se-Indonesia oleh OMBUDSMAN RI (ORI). Sampai saat ini sudah 231 Penghargaan yang diraihnya baik tingkat Nasional maupun Internasional. Penghargaan bergengsi yang pernah diraih Sutarmidji adalah Wali kota Terbaik Tahun 2017 oleh Kementerian Dalam Negeri. Di masa awal kepemimpinannya, tak lama ia menjabat gubernur, ia berhasil menambah APBD Kalbar dari Rp 5,3 triliun menjadi Rp 5,9 triliun. Hal yang pertama akan disentuhnya ialah soal jalan dan infrastruktur. Tokoh Sutarmidji telah menerapkan nilai-nilai dasar ASN dalam tugasnya yaitu nilai Komitmen Mutu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Tercermin kebijakannya yang berdampak besar pada kesejahteraan masyarakat yaitu perbaikan-perbaikan fasilitas dan pelayanan.

B.    Penerapan

Whole of government di perguruan tinggi. Sejalan dengan fungsi perguruan tinggi dalam pelayanan publik, sudah seharusnya whole of government ini diterapkan dalam memberikan layanan. Sejauh ini penerapan WoG di perguruan tinggi masih sebatas memberikan pelayanan yang terpusat bagi mahasiswa, dosen, dan alumni yang berbasis teknologi informasi. Layanan bagi mahasiswa antara lain integrasi pelayanan akademik dan kemahasiswaan dalam satu pintu pada Gedung Biro akademik kemahasiswaan perencanaan dan kerjasama. Layanan berbasis teknologi informasi pada sistem informasi akademik (SIAKAD) dimana mahasiswa dengan mudah mengakses layanan yang tersedia seperti melihat prestasi akademik, jadwal perkuliahan, monitoring kehadiran, informasi skripsi dan khusus untuk alumi terdapat layanan tracking ijazah. Sedangkan untuk dosen, terdapat sistem informasi yang dapat digunakan untuk managemen kebutuhan dosen mulai dari pengurusan beban kerja dosen, sistem remunerasi, absensi. Selain itu, untuk manajemen perkuliahan terdapat aplikasi sistem informasi dosen yang berisi beberapa fasilitas terkait pengajaran, absensi mahasiswa, dan pembimbingan akademik. Kemudian peluncuran Aplikasi SILAT Fakultas Kedokteran Untan. SILAT adalah Sistem Pelayanan Administrasi Persuratan Terpadu Berbasis Digital untunk meningkatkan mutu layanan mahasiswa Fakultas Kedokteran Untan seperti surat-menyurat, permohonan beaiswa, dll. Hal ini mendukung visi dan misi Rektor Untan digitalisasi kampus, Membangun Ekosistem Digital dan Inovasi Menuju Universitas Siber.

Sebagai dosen, penerapan whole of government mengacu kepada tugas kita dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Pada bidang Pendidikan dan pengajaran, proses pembelajaran di kelas dilaksanakan dengan menggunakan blended learning atau full e-learning apalagi dengan kondisi pandemi covid-19 dengan memanfaatkan e-learning. Semua proses pembelajaran telah terintegrasi mulai dari pemberian bahan ajar, video conference, forum diskusi/live chat, tugas/asssignment, dan kuis. Sehingga mahasiswa dapat dengan mudah mengakses materi pembelajaran, mengerjakan tugas atau kuis, dan mengetahui hasil penilaian dalam satu aplikasi. Sedangkan pada kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai dosen kita dapat melakukan komunikasi, koordinasi, kolaborasi dan kerjasama penelitian dengan program studi atau fakultas lain dalam satu universitas, atau melakukan kerjasama dengan universitas lain dan industri baik di dalam maupun luar negeri. Kerjasama tersebut tentunya dapat meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang kita miliki serta meningkatkan jumlah artikel pada prosiding dan jurnal berskala internasional sehingga dapat meningkatkan rangking unit kerja kita dan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk mempercayakan anaknya dididik di perguruan tinggi kita.