Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

 

“Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek”

apt. Hadi Kurniawan, M.Sc.

 

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Selain itu, apotek juga merupakan tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Sedangkan Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia. Pekerjaan Kefarmasian itu sendiri adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran Obat, pengelolaan Obat, pelayanan Obat atas Resep dokter, pelayanan informasi Obat, serta pengembangan Obat, bahan Obat dan Obat tradisional. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

Pelayanan Kefarmasian (Pharmaceutical Care) merupakan suatu bentuk pelayanan langsung dan tanggung jawab langsung profesi apoteker dalam pekerjaan kefarmasian kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu/kualitas kehidupan pasien. Paradigma pelayanan kefarmasian meluas dari pelayanan yang hanya berorientasi pada produk atau obat (drug oriented) menjadi pelayanan yang berorientasi pada pasien (patient oriented). Sebagai konsekwensi dari perubahan orientasi ini menuntut apoteker agar dapat mengimplementasikan standar pelayanan kefarmasian yang menjadi tolak ukur dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.

Apoteker dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian berkualitas maka diperlukan Standar Pelayanan Kefarmasian. Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pengaturan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek bertujuan untuk:

a. meningkatkan mutu Pelayanan Kefarmasian;

b. menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian; dan

c. melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan Obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (patient safety).

Pelayanan kefarmasian di Apotek berperan penting dalam penjaminan mutu, manfaat, keamanan dan khasiat sediaan farmasi dan alat kesehatan. Selain itu, pelayanan kefarmasian bertujuan untuk melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (patient safety). Peningkatan mutu pelayanan kefarmasian di apotek diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

Secara umum apotek mempunyai dua fungsi, yaitu: (1) memberikan layanan kesehatan, sekaligus (2) tempat usaha yang menerapkan prinsip laba. Sisi pengabdian profesi dalam memberikan pelayanan dan aspek bisnis adalah dual fungsi apotek yang tak dapat dipisahkan dan saling mendukung serta dijalankan secara beriringan tanpa meninggalkan salah satunya.

Pengelolaan manajemen apotek yang baik diperlukan agar bisa menjalankan bisnis apotek sebab persaingan untuk mendapatkan konsumen semakin kompetitif dan sebaran sarana apotek semakin menjamur. Selain memiliki fungsi bisnis dan ekonomi yang mengharuskan suatu apotek memperoleh laba untuk meningkatkan mutu pelayanan dan menjaga kelangsungan usahanya, apotek juga memiliki fungsi sosial sebagai tempat pengabdian pengabdian dan pengembangan jasa pelayanan pendistribusian dan informasi obat dan perbekalan farmasi. Oleh karenanya apoteker memiliki peran penting sebagai salah satu tenaga kesehatan profesional dalam mengelola apotek tidak hanya dari sisi teknis pekerjaan kefarmasian tetapi juga sisi manejemen atau pengelolaan.

Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek meliputi standar:

       a.      Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai; dan

       b.      Pelayanan Farmasi Klinik.

Berdasarkan Standar Pelayanan Kefarmasian bahwa Pelayanan Kefarmasian terdiri atas 2 aspek pelayanan yaitu aspek professional (Pelayanan farmasi klinik) dan aspek manajerial (non-klinik).

Dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di Apotek, Apoteker harus mengacu pada Permenkes No. 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek yang memuat berbagai macam aktivitas baik pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan pelayanan farmasi klinik yang harus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab seorang apoteker. Namun ada beberapa aspek pelayanan kefarmasian yang memerlukan penjelasan lebih lanjut yang belum dimuat dalam standar pelayanan kefarmasian tersebut. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek (2019) yang membahas rincian pelayanan kefarmasian mencakup pengelolaan obat dan pelayanan farmasi klinik meliputi tujuan, manfaat, pihak yang terlibat, sarana dan prasarana yang dibutuhkan, tahapan pelaksanaan serta evaluasi dalam pelayanan kefarmasian.

Petunjuk teknis (juknis) ini diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman bagi Apoteker dalam melaksanaan pelayanan kefarmasian yang sesuai standar di apotek sehingga meningkatkan keselamatan pasien serta meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di apotek. (HK)